Kehadiran Polri Perlemah KPK? Ini Komentar Febri...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal pernyataan salah satu calom pimpinan (capim) yang menyatakan bahwa kehadiran polisi untuk memperlemah KPK hanya opini.
Baca Juga: ICW Cs Minta Jokowi Jegal Capim KPK Bermasalah
"Kalau dari KPK secara institusional kami itu memiliki hubungan baik dengan penegak hukum yang lain dengan Kepolisan, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dalam konteks hubungan secara kelembagaan," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa mulai dari pimpinan hingga pegawai juga banyak yang berasal dari institusi lainnya, termasuk di antaranya dari Polri.
"Di KPK ini kan banyak mulai dari pimpinan sampai dengan pegawai di KPK yang berasal dari institusi lain termasuk di antaranya dari Polri. Misalnya, dari 135 penyidik KPK, itu sekitar lebih dari 60 di antaranya berasal dari Polri atau pegawai negeri yang dipekerjakan berasal dari Polri dan mereka bekerja sama dengan pegawai tetap yang ada di KPK yang jadi penyidik dan juga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) lainnya," tuturnya.
Namun, kata Febri, yang menjadi persoalan bukan berasal dari mana institusinya tetapi apakah mereka adalah orang-orang yang berintegritas.
"Jadi, semuanya sebenarnya berjalan dengan baik. Yang jadi persoalan bukan dari mana institusi asal pimpinan atau pegawai KPK, yang jadi 'konsen' KPK apakah mereka orang-orang berintegritas atau tidak. Kami tegaskan kembali kerja sama antara polisi, jaksa, KPK dan institusi penegak hukum lain itu penting sekali dalam upaya pemberantaan korupsi," kata Febri.
Sebelumnya, capim KPK dari unsur Polri Antam Novambar menilai KPK sudah berada di zona nyaman sehingga enggan untuk berubah.
"Rumor selalu disampaikan jadi seolah-olah KPK ini merasa kalau pihak lain masuk memperlemah, itu inginnya mereka. Anggapan saya di KPK sudah di zona nyaman, mereka takut atau sangsi atau gelisah kalau ada yang lain untuk mengubah, saya niat ke sana untuk mengubah," kata Antam di gedung Sekretariat Negara Jakarta, Selasa.
Antam menyampaikan hal itu saat mengikuti uji publik seleksi capim KPK 2019-2023 pada 27-29 Agustus 2019. Uji publik itu diikuti 20 capim sehingga per hari, pansel KPK melakukan wawancara terhadap tujuh orang capim yang dilakukan bergantian selama satu jam.
下一篇:Idrus Marham Ajukan Kasasi ke MA
相关文章:
- Kompolnas Percaya Satgas Bisa Berantas Judi Online
- Tito Karnavian Jadi Plt Menkopolhukam Sampai Ada Pengganti Definitif
- Jangan Salah, Tugas Utama Pramugari Bukan Layani Penumpang Pesawat Ya!
- Tips Resepsionis untuk Tamu Hotel: Jangan Terlambat Saat Check
- Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Program Kampung Nelayan Merah Putih
- Kenapa Kehujanan Bikin Sakit? Ini yang Harus Kamu Lakukan
- Alasan Mau Hirup Udara Segar, Penumpang Buka Pintu Darurat Pesawat
- FOTO: Surga 'Food Hunter', Berburu Makanan Viral di Blok M Jakarta
- LippoLand Tunjuk Nusa Konstruksi Enjiniring sebagai Kontraktor Apartemen proyek URBN X
- Isu Korupsi Pembelian Pesawat Mirage Ditanggapi TKN Prabowo
相关推荐:
- Ujung Kisruh RKT, Golkar Ngambek dengan Sikap PSI yang Inkonsisten
- Momen Cak Imin 'Mewek' di depan Puluhan Ribu Pendukung AMIN di JIS
- KPU Hentikan Metode Perhitungan Suara Pos dan KSK di Kuala Lumpur
- 6 Ikan Laut yang Paling Menyehatkan, Bikin Tubuh Kuat Pikiran Tajam
- Pengemudi BMW Arogan, Polisi Selidiki Keaslian Surat Kepemilikan Senjata
- Diskon Tarif Listrik 50% Kembali Hadir, Berlaku untuk Juni
- Isu Korupsi Pembelian Pesawat Mirage Ditanggapi TKN Prabowo
- Kinerja Kinclong, Laba Bersih AISA Melonjak 269%
- Gerhana Bulan Penumbra Muncul 25 Maret 2024, Bisa Dilihat di Langit Indonesia Timur
- Jadi Menu Sarapan, Apa Efek Samping Makan Oatmeal Setiap Hari?
- Ini Dia Motor Bisa Terbang 40 Menit Dijual Rp1,1 Miliar, Sudah Buka Pre
- Suku Bunga Tak Kunjung Turun, Trump Makin Geram Sama Powell
- 13 Wilayah Indonesia yang Berpotensi Diguyur Hujan Deras Hari Ini, 21 Agustus 2024
- Negosiasi Tarif Dagang Masuki Babak Akhir, Airlangga Pasrah Tunggu Keputusan Trump
- Soal Pertemuan Prabowo dan Cak Imin, PKB Sebut Hanya Kasih Undangan Muktamar
- Panji Gumilang Bebas Murni dari Kasus Penistaan Agama
- KPU RI Akan Sosialisasikan Putusan MK dan Menyesuaikan Regulasi Pilkada 2024
- Ikut Arab Saudi, PBNU Keluarkan Fatwa Haji Backpacker Hukumnya Haram!
- Angka Pengangguran Gen
- Ridwan Kamil: Jakarta Adalah Ibu Kota yang Tidak Sengaja, Kepaksa!