会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 Partai Buruh: Kemitraan adalah Bentuk Baru Perbudakan Modern!

Partai Buruh: Kemitraan adalah Bentuk Baru Perbudakan Modern

时间:2025-06-01 04:22:58 来源:quickq ios版官方 作者:百科 阅读:701次
Warta Ekonomi,quickq下载官网免费 Jakarta -

Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja –Partai Buruh (KSP-PB) bersama dengan para pensiunan PT Pos Indonesia, turun ke jalan menuju Istana Negara dan Gedung DPR RI.

Aksi ini yang menjadi tanda konsolidasi kekuatan buruh yang semakin solid ini dipenuhi oleh 3.000 buruh dari wilayah Jabodetabek yang tergabung dalam KSP-PB.

Partai Buruh: Kemitraan adalah Bentuk Baru Perbudakan Modern

Partai Buruh: Kemitraan adalah Bentuk Baru Perbudakan Modern

Partai Buruh mengklaim gerakan ini tak sekadar menyoroti isu sektoral, tapi juga memperlihatkan gelombang baru perlawanan pekerja yang terorganisir dan mengakar

Partai Buruh: Kemitraan adalah Bentuk Baru Perbudakan Modern

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, menekankan tiga tuntutan utama dalam aksi hari ini yakni mendesak pembatalan penghapusan sejumlah tunjangan pensiunan PT Pos seperti Tunjangan Pangan (TP), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), sumbangan iuran BPJS Kesehatan, dan uang duka.

Partai Buruh: Kemitraan adalah Bentuk Baru Perbudakan Modern

“Tunjangan ini bukan hadiah, tapi hak yang telah diperoleh dengan kerja keras dan pengabdian puluhan tahun. Menghapusnya adalah bentuk penghianatan terhadap jasa para pensiunan,” ujar Said Iqbal dikutip pada Sabtu (31/5/2025).

Para Buruh menilai sistem kemitraan yang berlaku di PT Pos hanya menjadi kedok perusahaan untuk menghindari kewajiban terhadap pekerja.

“Kemitraan ini hanyalah bentuk baru perbudakan modern,” kata Iqbal.

“Kami menuntut pekerja mitra harus diangkat menjadi karyawan tetap dengan hak normatif penuh di PT Pos,” lanjutnya.

Menyambung ke isu ketiga, para buruh merasa dirugikan terhadap sistem outsourcing dan sistem Kamar Rawat Inap Standard (KRIS) BPJS Kesehatan.

“Rawat inap yang makin lama antreannya, kamar yang berkurang, dan iuran yang berpotensi naik adalah bentuk krisis layanan publik,” tegas Iqbal.

(责任编辑:时尚)

相关内容
  • Ida Fauziyah: Jika Pekerja Produktif, Tak Hanya Mudik Gratis tapi Juga Balik
  • Soal Merger MNC Bank dan Nobu, OJK: Belum Diajukan, Tergantung Kedua Pihak
  • Cara Ampuh Cegah Gigi Berlubang, Hindari Sebelum Mengancam Nyawa
  • Mencekam, Penumpang Ngamuk Pecahkan Jendela Pesawat Saat Penerbangan
  • Thailand Dinobatkan Jadi Destination of the Year 2025
  • Brigjen Endar Kembali ke KPK, Polri : Jangan Dibenturkan Nanti Koruptor Senang
  • Menteri PPPA Soroti Pola Pengasuhan Anak Indonesia, Kurang Peran Ayah
  • Trump Akan Menyesal, China Soroti Larangan Penerimaan Mahasiswa Asing di Harvard
推荐内容
  • Uni Eropa Makin Dekat Hadirkan Dana Pertahanan, Jumlahnya Capai €150 M
  • Eks Anak Buah Ferdy Sambo, Chuck Putranto Resmi Bebas dari Penjara Usai Terlibat Kasus Brigadir J
  • Turis Tertipu Rp645 Juta Gara
  • PAN Sebut Arah Politik Partainya Disesuaikan Melalui Erick Thohir
  • Baygon, Obat Serangga dari Jerman yang Melegenda di Indonesia
  • Tren #KaburAjaDulu, Negara Mana Terbanyak Punya Diaspora Indonesia?