Heru Budi Kerja 'Semaunya': Efek Terkikisnya Prinsip Demokrasi di Pemerintahan Indonesia
Keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencopot Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI dianggap menjadi tanda terkikisnya prinsip demokrasi di dalam unsur Pemerintah Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan oleh pakar kebijakan publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat melalui video yang diunggah pada kanal Youtube pribadinya.
Menurut dia, penjabat sementara seharusnya tak memiliki legitimasi untuk mencabut jabatan sekda.
Baca Juga: Kepemimpinan Heru Budi di DKI Disebut Jadi Bukti Demokrasi Indonesia di Ujung Tanduk
"Kewenangan dia ini terbatas dan hanya bersifat administrasi. Dia pejabat sementara, sehingga pada hakekatnya tidak punya legitimasi yang cukup kuat untuk melakukan semaunya," ujar dia, dikutip Jumat (9/12/2022).
Lebih lanjut, dia berpendapat keberanian Heru Budi bertindak sewenang-wenang disebabkan dia mendapat perlindungan dari orang-orang di pemerintah pusat.
"[Perlindungan] oleh orang-orang Istana. Ya, Plt ini menjadi Plt yang punya kewenangan begitu luas, begitu luar biasa, ya dia bisa memutasi, mencopot, dan obrak-abrik PNS kita, terutama PNS DKI Jakarta," tuturnya.
"Saya kira ini adalah hal-hal yang ditunjukkan oleh seorang Plt yang terasa ya oleh masyarakat bagaimana Plt ini bertindak tidak dengan cara-cara demokratis, tetapi bertindak dengan cara-cara otoriter," pungkas Achmad.
