Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pembicara utama dalam forum Southeast Asia Summit on Prosperity and Sustainability yang diselenggarakan di Universitas Stanford, Amerika Serikat, pada Selasa (20/5/2025) waktu setempat.

Dalam pidatonya, Menko AHY memaparkan tiga strategi utama untuk mendorong kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN.

Baca Juga: Kemenperin Tingkatkan Kompetensi Bahasa Mandarin SDM Industri Nasional

Pertama, ia menekankan pentingnya mengintegrasikan keberlanjutan dengan kemakmuran. Ia menyebut transisi hijau harus dilihat sebagai peluang menuju masa depan yang lebih baik, bukan beban. Menko AHY juga menyoroti perlunya solusi iklim yang adil dan dapat diakses, terutama bagi kelompok rentan seperti petani dan pekerja.

"Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah mengadopsi strategi pembangunan yang mengintegrasikan ketahanan pangan, energi terbarukan, dan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim," ujar Menko AHY, dikutip dari siaran pers Kemenko Infrastruktur, Kamis (22/5).

Selanjutnya, Menko AHY menyoroti pentingnya menghubungkan inovasi global dengan aksi lokal. Di tengah percepatan teknologi, Menko AHY menekankan bahwa kemajuan hanya akan bermanfaat jika mampu menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Teknologi seperti kecerdasan buatan, fintech, dan energi terbarukan, menurut Menko AHY, harus dikembangkan bersama komunitas dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

"Teknologi dan inovasi seharusnya memberdayakan manusia, tidak boleh menggantikan atau meminggirkan," tegasnya.

Imperatif terakhir yang disampaikan Menko AHY adalah pentingnya memperkuat kerja sama regional. Ia menilai tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi risiko sistemik seperti perubahan iklim, disrupsi rantai pasok, dan krisis pangan secara sendiri-sendiri.

Karena itu, ASEAN, menurut Menko AHY, harus berperan sebagai platform pemecahan masalah yang efektif, bukan sekadar forum konsensus.

“Kita harus melangkah lebih jauh dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, memperdalam kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta mempercepat inisiatif lintas negara,” ujar dia.

Halaman:

• 1
• 2