Soroti Pembangunan Pelindo II, FPPI Minta Sistem Outsourcing Dihapuskan

Sekelompok masyarakat dan pekerja mengatasnamakan sebagai Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PT Pelabuhan Indonesia II, di Pos 9, Pelabuhan Tanjung Priuk, Kami (8/11/2018). Aksi melibatkan sekitar 200 masa berlangsung mulai pukul 09.00 hingga puku 11.00 WIB.
Dalam orasinya mereka menyebut pelabuhan terbesar di Indonesia itu dikelola dengan tidak baik sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Pembangunan pelabuhan dengan pinjaman asing mencapai Rp20,8 tiliun dinilai tidak ada urgensinya.
Nova Sofyan Hakim, Ketua FPPI mengingatkan, pengelolaan Pelabuhan Nasional itu menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia. Maka dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan berlandaskan semangat konstitusi bukannya liberalisasi asing yang membahayakan kedaulatan dan hilangnya potensi ekonomi nasional.
“Pengelolaan Pelabuhan secara konstitusional adalah semangat nasionalisme yang murni. Pelabuhan gerbang ekonomi yang tata kelolanya berdampak langsung kepada rakyat dan pekerja pelabuhan itu sendiri. Negara wajib hadir tanpa kompromi,” tegas Nova.
Menurut Nova, pinjaman dana pembangunan ke asing dengan tempo 20 tahun itu justru menghilangkan potensi ekonomi dan kedaulatan atas aset strategis nasional. Pinjaman asing Rp 20,8 trilyun untuk pembangunan pelabuhan juga sempat menganggur selama 3 tahun, sementara negara harus membayar bunga hutang yang tidak produktif tersebut.
“Dampak sosial yang kami rasakan atas kebijakan itu, kami para pekerja malah di-PHK massal dan pola outsourcing,” bebernya.
Masih menurut Nova, seharusnya pemerintah mengelola pelabuhan secara konstitusi dan berdaulat, sehingga potensi ekonomi nasional akan lebih baik di masa datang. Para pekerja pelabuhan juga ibarat terdepan penjaga kedaulatan negara dan amanat konstitusi itu. Dengan demikian masa depan pelabunan Indonesia ke depan menjadi lebih baik.
“Karena itu kami ingin hak kami sebagai pekerja pelabuhan dipenuhi, sistem outsourcing kami minta dihilangkan,” pintanya.
相关文章
Anies 'Berang' Soal Tarif MRT, Lihat Ini
Warta Ekonomi, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta kepada DPRD DKI Jakarta untuk2025-05-25MA Tangani 31 Ribu Perkara Sepanjang 2024, Meningkat 13,18% Dibandingkan 2023
JAKARTA, DISWAY.ID--Mahkamah Agung (MA) menangani sebanyak 31.138 perkara sepanjang 2024.Ketua Mahka2025-05-255 Masjid Bersejarah di Indonesia, Destinasi Wisata Religi Saat Ramadan
Daftar Isi 1. Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah2025-05-252 Orang Tewas dan 6 Hilang Terseret Banjir Bandang di Kabupaten Bima
JAKARTA, DISWAY.ID -Sebanyak 2 warga tewas dan enam orang hilang akibat banjir bandang di Kecamatan2025-05-256 Minuman Penurun Darah Tinggi, Solusi Alami untuk Kesehatan Jantung
Daftar Isi Minuman penurun darah tinggi2025-05-25Gratis Ongkir Gak Dihapus? Pemerintah Luruskan Aturan Baru Permen Komdigi
JAKARTA, DISWAY.ID— Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan2025-05-25
最新评论